CMNnews-INDONESIA
Semarang – Sebanyak 70 pimpinan organisasi masyarakat (Ormas) dan LSM yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu (ARIB) mendatangi Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Mereka menyuarakan tuntutan agar sistem perpajakan daerah segera diperbaiki karena dinilai semrawut dan semakin membebani masyarakat kecil.
Koordinator ARIB, Ahmad Robani Akbar SH, MH, menegaskan bahwa persoalan perpajakan tidak hanya menyangkut besarnya nilai pungutan, tetapi juga ketidakadilan dalam penerapannya.
“Contohnya, tanah wakaf milik yayasan yang tidak produktif seharusnya bebas pajak. Begitu juga rumah hunian penduduk miskin dengan tanah di bawah 100 meter persegi, serta kendaraan bermotor tua berusia lebih dari 15 tahun. Pajak harus adil, jangan hanya memberatkan rakyat kecil. Bagaimana mungkin rumah miskin yang untuk makan saja susah masih dipajaki, sementara mobil pejabat dibayar dengan uang rakyat?” tegas Robani.
Ia menekankan, tanah wakaf seharusnya dilindungi karena digunakan untuk kepentingan umat, bukan dijadikan objek pungutan pajak.
Sementara itu, Sesuai pesan dan amanat yang selalu disampaikan oleh Ketua Umum Warga Bumiputra Indonesia (WBI) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. A.M Hendropriyono, S.T., S.H., M.H , untuk selalu menyuarakan dan membela masyarakat, Ketua DPD Warga BumiPutra Indonesia (WBI) Jawa Tengah, Rozikin Subastian BD, juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah ARIB yang dinilainya sebagai bentuk perjuangan nyata bagi masyarakat.
“Kami mendukung penuh aspirasi ini. Harapan kami, Pemprov Jateng dapat membuka ruang dialog yang lebih luas agar sistem perpajakan benar-benar berpihak pada rakyat kecil,” ujarnya.
Mulai Hari ini ini ARIB telah mulai buka posko pengaduan di depan kantor Gubenur Jawa Tengah jalan Pahlawan Kota semarang
Aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa suara masyarakat sipil terus menguat untuk menuntut keadilan dalam sistem perpajakan, khususnya di daerah.
(Red)
